kirimanpublik
PEKAN BARU ,BERITA-ONE. COM - Presiden Joko Widodo menekankan upaya pencegahan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih muncul hingga hari ini. Hal tersebut disampaikan presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).
"Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Itu intinya," kata Wiranto.
Di samping itu, permasalahan karhutla ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati/walikota hingga gubernur. Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.
"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," tegas Wiranto.
Bicara mengenai siaga darurat karhutla dengan operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimis apabila hal itu dilakukan bersama-sama, maka semua bisa diatasi dengan baik, sehingga permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.
"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," tambah Wiranto.
Adanya masalah karhutla ini bukan berarti hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia saja. Kondisi cuaca dan fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adanya fenomena El Nino juga menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang lagi. Sedangkan musim hujan menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada bulan November dan Desember.
Menyinggung soal penegakan hukum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah memproses sebanyak 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.
Dari 370 perusahaan tersebut, 103 di antaranya berada di Riau dan telah di-_follow up_ oleh Polda Riau. Selain itu, sebanyak 49 entitas perusahaan juga telah disegel.
Sebelumnya diketahui bahwa 80% lahan yang terbakar berubah menjadi perkebunan industri. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya unsur kesengajaan oleh oknum tertentu dalam melakukan _land clearing_ untuk perkebunan korporasi. Hal serupa sebenarnya sudah dipelajari oleh KLHK sejak 2015 lalu, oleh sebab itu presiden meminta agar pihak Kementerian/Lembaga bersama unsur TNI dan Polri dapat memberi tindakan lebih tegas dan nyata.
Menyikapi arahan presiden, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim dari Mabes dan Bareskrim yang kemudian diterjunkan khusus untuk menangani kasus karhutla hingga level daerah. Tito bahkan tidak segan untuk memberi tindakan tegas kepada jajarannya apabila tidak berhasil dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, pihaknya juga akan memberi penghargaan yang sebanding apabila berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut menurut Tito akan memicu semangat kinerja jajaran Polri dalam mengatasi masalah karhutla.
"Kalau tidak maksimal, maka _out_. Tim sudah dibentuk dan akan bergerak se-level Polda. Jika berhasil tangkap, maka mereka akan kami berikan penghargaan. Jadi dengan _reward and punishment_ ini diharapkan mereka akan terpacu," tutup Tito.
Rapat Terbatas yang berjalan singkat dan tertutup untuk media tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati se-Provinsi Riau dan Pangdam serta Kapolda beserta jajarannya.(B1)
"Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Itu intinya," kata Wiranto.
Di samping itu, permasalahan karhutla ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati/walikota hingga gubernur. Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.
"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," tegas Wiranto.
Bicara mengenai siaga darurat karhutla dengan operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimis apabila hal itu dilakukan bersama-sama, maka semua bisa diatasi dengan baik, sehingga permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.
"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," tambah Wiranto.
Adanya masalah karhutla ini bukan berarti hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia saja. Kondisi cuaca dan fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adanya fenomena El Nino juga menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang lagi. Sedangkan musim hujan menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada bulan November dan Desember.
Menyinggung soal penegakan hukum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah memproses sebanyak 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.
Dari 370 perusahaan tersebut, 103 di antaranya berada di Riau dan telah di-_follow up_ oleh Polda Riau. Selain itu, sebanyak 49 entitas perusahaan juga telah disegel.
Sebelumnya diketahui bahwa 80% lahan yang terbakar berubah menjadi perkebunan industri. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya unsur kesengajaan oleh oknum tertentu dalam melakukan _land clearing_ untuk perkebunan korporasi. Hal serupa sebenarnya sudah dipelajari oleh KLHK sejak 2015 lalu, oleh sebab itu presiden meminta agar pihak Kementerian/Lembaga bersama unsur TNI dan Polri dapat memberi tindakan lebih tegas dan nyata.
Menyikapi arahan presiden, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim dari Mabes dan Bareskrim yang kemudian diterjunkan khusus untuk menangani kasus karhutla hingga level daerah. Tito bahkan tidak segan untuk memberi tindakan tegas kepada jajarannya apabila tidak berhasil dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, pihaknya juga akan memberi penghargaan yang sebanding apabila berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut menurut Tito akan memicu semangat kinerja jajaran Polri dalam mengatasi masalah karhutla.
"Kalau tidak maksimal, maka _out_. Tim sudah dibentuk dan akan bergerak se-level Polda. Jika berhasil tangkap, maka mereka akan kami berikan penghargaan. Jadi dengan _reward and punishment_ ini diharapkan mereka akan terpacu," tutup Tito.
Rapat Terbatas yang berjalan singkat dan tertutup untuk media tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati se-Provinsi Riau dan Pangdam serta Kapolda beserta jajarannya.(B1)
No comments:
Post a Comment