kirimanpublik
PEKANBARU (wartamerdeka.info) - Presiden Joko Widodo menegur pemerintah daerah di Provinsi Riau yang dinilai tidak serius mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga kebakaran meluas hingga puluhan ribu hektare dan mengakibatkan kabut asap pekat.
“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Senin malam (16/9/2019).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah bupati dan wali kota.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat di daerah sudah punya semua hal untuk pencegahan. Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati, wali kota, camat, kades. Panglima Kodam juga punya perangkat, mulai dari Danrem, Dandim, Koramil, sampai Babinsa. Begitu juga Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai ke babinkamtibmas.
Sedangkan di tingkat pusat ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan semuanya yang hadir, bahwa pada rapat bulan 15 Juli di Istana Negara bahwa pencegahan karhutla itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit memadamkannya.
“Kalau sudah terbakar, akan sulit dipadamkan,” katanya.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang kini luasnya mencapai puluhan ribu hektar jangan sampai mengganggu aktivitas penerbangan, sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi.
“Ini yang tidak kita harapkan,” kata Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden meminta agar pembuatan hujan buat yang sudah diinstruksikannya pada Jumat (13/9) lalu kepada Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus dilakukan dengan jumlah yang lebih besar.
“Pasukan pun juga sudah kita tambahkan, saya perintahkan hari Jumat untuk ditambah ke sini,” tegasnya.
Namun Presiden mengingatkan, pengalaman dari tahun ke tahun sebelumnya menunjukkan, betapapun langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah akan sulit diselesaikan.
Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Pertama, Kepala Negara meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.
"Kita harapkan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan. Saya perintahkan hari Jumat lalu untuk ditambahkan ke sini," tuturnya.
Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu.
"Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas baik kepada perusahaan maupun pada perorangan," ujar Presiden.
Ketiga, lakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla.
"Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan," ucapnya.
Kinerja Pemda Lamban
Seperti diketahui, gelombang ketidakpuasan masyarakat di Riau terhadap kinerja pemerintah daerah yang lamban dalam penanganan karhutla didasari oleh sikap Gubernur Riau Syamsuar yang memilih tugas ke luar negeri dengan alasan ikut rombongan dalam acara IMT-GT ke Thailand. Padahal pada saat yang sama kabut asap makin pekat menyelimuti wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru, sehingga kualitas udara tercemar dan masuk kategori berbahaya.
Tidak sampai di situ saja, Wali Kota Pekanbaru Firdaus saat ini juga memilih tugas ke Kanada saat kabut asap karhutla kian pekat. (A)
 |
| Presiden Jokowi memimpin Ratas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam. (Foto: Rahmat/Humas) |
“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Senin malam (16/9/2019).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah bupati dan wali kota.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat di daerah sudah punya semua hal untuk pencegahan. Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati, wali kota, camat, kades. Panglima Kodam juga punya perangkat, mulai dari Danrem, Dandim, Koramil, sampai Babinsa. Begitu juga Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai ke babinkamtibmas.
Sedangkan di tingkat pusat ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan semuanya yang hadir, bahwa pada rapat bulan 15 Juli di Istana Negara bahwa pencegahan karhutla itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit memadamkannya.
“Kalau sudah terbakar, akan sulit dipadamkan,” katanya.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang kini luasnya mencapai puluhan ribu hektar jangan sampai mengganggu aktivitas penerbangan, sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi.
“Ini yang tidak kita harapkan,” kata Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden meminta agar pembuatan hujan buat yang sudah diinstruksikannya pada Jumat (13/9) lalu kepada Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus dilakukan dengan jumlah yang lebih besar.
“Pasukan pun juga sudah kita tambahkan, saya perintahkan hari Jumat untuk ditambah ke sini,” tegasnya.
Namun Presiden mengingatkan, pengalaman dari tahun ke tahun sebelumnya menunjukkan, betapapun langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah akan sulit diselesaikan.
Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Pertama, Kepala Negara meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.
"Kita harapkan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan. Saya perintahkan hari Jumat lalu untuk ditambahkan ke sini," tuturnya.
Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu.
"Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas baik kepada perusahaan maupun pada perorangan," ujar Presiden.
Ketiga, lakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla.
"Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan," ucapnya.
Kinerja Pemda Lamban
Seperti diketahui, gelombang ketidakpuasan masyarakat di Riau terhadap kinerja pemerintah daerah yang lamban dalam penanganan karhutla didasari oleh sikap Gubernur Riau Syamsuar yang memilih tugas ke luar negeri dengan alasan ikut rombongan dalam acara IMT-GT ke Thailand. Padahal pada saat yang sama kabut asap makin pekat menyelimuti wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru, sehingga kualitas udara tercemar dan masuk kategori berbahaya.
Tidak sampai di situ saja, Wali Kota Pekanbaru Firdaus saat ini juga memilih tugas ke Kanada saat kabut asap karhutla kian pekat. (A)
No comments:
Post a Comment